oleh

Dwi Iswati Kepsek MI Nurul Maula Al Amin Tulang Bawang Jual Beli Buku LKS Kepada Wali Murid

Meski menteri pendidikan telah melarang pengunaan Lembar Kerja Siswa (LKS) sebagai media pembekajaran di sekolah, namun berbanding terbalik dengan pihak Sekolah MI Nurul Maula Al Amin yang terletak dusun Gedong Dalam Blok D Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang diduga masih mewajibkan siswanya untuk membeli buku LKS.

Menurut beberapa narasumber yang terpercaya dan minta namanya tidak disebutkan dalam berita mengatakan, bahwa anak kami sekolah di MI Nurul Maula Al Amin telah membeli buku LKS sebesar Rp10,000 (sepuluh ribu rupiah) perbuku LKS dan sebanyak 14 mata pelajar.

Dibeberapa waktu yang lalu pada saat awak media berkunjung dan konfirmasi kepada Kepala Sekolah (Kepsek) MI Nurul Maula Al Amin Dwi Iswati Kamis (07/01/2021).

“Ia benar kami telah menjual belikan buku LKS kepada siswa dengan harga sebesar Rp7,500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk satu buku LKS, sedangkan semuanya sebanyak 14 mata pelajaran yang harus mereka beli,” jawab Dwi Iswati selaku kepsek.

Lanjutnya, jangankan buku LKS, kami melakukan penarikan SPP pun boleh saja karena sekolah kami ini Swasta.

Didalam pengakuan beberapa wali murid wali murid sudah berbeda, sedangkan wali murid mengatakan bahwa anak mereka yang sekolah disitu membeli buku LKS sebesar Rp10,000 (sepuluh ribu rupiah) perbuku dan sebanyak 14 mata pelajaran, namun kepsek Dwi Iswati mengatakan dengan awak media sebesar Rp7,500 (tujuh ribu lama ratus rupiah) perbuku.

Sedangkan sudah jelas Menteri Pendidikan menegaskan pada tahun 2008, lahir Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 2008. Salah satu isi dari peraturan tersebut adalah larangan bagi pihak sekolah ataupun tenaga kependidikan menjual buku pelajaran kepada murid. Aturan tersebut diperkuat melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 75 Tahun 2016 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2017.

Larangan penjualan buku LKS di lingkungan sekolah itu didasarkan pada UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Dengan dua payung aturan itu, Menteri Pendidikan Nasional (pada saat itu) telah menerbitkan Peraturan Mendiknas No 2/2008 tentang Buku. Pasal 11 Peraturan Mendiknas No 2/2008 melarang sekolah bertindak menjadi distributor atau pengecer buku kepada peserta didik.

Kami berharap kepada pihak instansi terkait agar bisa bertindak tegas kepada oknum-oknum yang tergolong nakal dan telah melakukan pungutan liar (pungli) agar bisa segera di proses dan diberikan sanksi tegas.(Fer)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed