oleh

Kinerja Kejari Menggala Mandul, Terkiat Laporan LSM SIK-HAM Dugaan Korupsi Kampung Karya Bhakti

Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). 

Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan  sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).

Namun sepertinya hal itu tidak berlaku di Kejaksaan Negeri Menggala Kabupaten Tulang Bawang Lampung.

Pasal nya, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Lembaga Sentral Investigasi Akuntabilitas Korupsi dan Hak Azazi Manusia (SIK-HAM) melapor adanya Dugaan Kuat penyimpangan Dana Desa (DD) yang dilakukan oleh oknum kepala Kampung Karya Bhakti Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawanga, sampai sekarang belum ada kejelasan sama sekali apa keputusan kejaksaan mengenai permasalahan tersebut.

Hal ini di ungkapkan oleh Junaidi Arsad selaku ketua LSM SIK-HAM Propinsi Lampung kepada awak media di kantornya, senin (11/01/2021).

Ia mengatakan “saya telah memasukan laporan terkait dugaan kuat penyimpanan DD yang di lakukan oleh oknum kepala kampung Karya Bhakti kabupaten Tulang Bawang mengenai pengadaan wifi kampung Dll.”

Laporan saya bersama tim secara tertulis telah masuk di kejaksaan Negeri  Menggala Tulang Bawang beberapa bulan yang lalu sampai saat ini belum aja kejelasan dari pihak kejaksaan ini.Laporan tersebut dengan Nomor Surat: 019/LP/SIKK-HAM/TB/X/2020. Dan diterima langsung oleh staf Kejari Menggala, Rabu (21/10/2020). Ucapnya

Lanjutnya, seyogya nya pihak kejaksaan negeri Menggala Tulang Bawang segera merespon laporan kami karena ini teridikasi telah merugikan negara puluhan hingga ratusan juta.

“Dan saya juga mencoba berkomunikasi dengan Akmal SH selaku Kasi Inter kejaksaan yang notabene salah satunya membidangi permasalahan tersebut, namun jawaban beliu disambung via telepon seluler selalu mengatakan “sudah dalam proses dan maaf bang kami sedang rapat nanti sambung kembali,” kata Junaidi sambil menirukan gaya bicara sewaktu telponan dengan Akmal Kasi Intel.

Ditekankan Junaidi “Seharusnya pihak kejaksaan tidak berprilaku seperti itu, itu menunjukkan seolah menghidar dari laporan kami, seyogya nya pihak kejaksaan segera memproses laporan tesebut atau jangan-jagan telah ada main mata antara kejaksaan dengan oknum kepala kampung yang telah kami laporkam tersebut, paparnya. (Fer)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed